Suasana meriahnya Pilkada serentak di Indonesia juga dirasakan
masyarakat di Sulawesi Tenggara (Sultra). Bakal pasangan calon gubernur Sultra
sudah menyerahkan berkas pencalonan mereka ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal
ini menjadi sinyal bahwa kampanye pun siap digencarkan. Sebagaimana kampanye
politik biasanya, berbagai rancangan program kerja yang menjanjikan akan
disuguhkan kepada para calon pemilih. Apakah tahun politik kali ini akan
menjadi Pemberi Harapan Pasti (PHP) kepada masyarakat Sultra?
Evaluasi terhadap kemajuan
pembangunan daerah seringkali menjadi topik pembicaraan
yang hangat terutama dalam suasana tahun politik seperti saat ini. Tak jarang
yang mengkritisi, ada juga yang mengapresiasi. Berbagai opini masyarakat bermunculan
membahas capaian kinerja maupun rancangan program kerja dari pasangan calon
pemimpin yang diusungnya.
Sebagian yang lainnya bersuara memberikan masukan-masukan
yang membangun untuk kemajuan Sultra kedepannya. Apapun latar belakang dan
tujuannya, seluruh masyarakat tentu menaruh harapan kemajuan Sultra kepada para
calon pemimpin mereka yang akan menakhodai Sultra kedepannya.
Sekedar berbagi, dalam Laporan Brundtland PBB, pembangunan
berkelanjutan didefinisikan sebagai proses pembangunan yang mengedepankan
prinsip ‘memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan
generasi masa depan’. Pembangunan
sultra yang berkelanjutan merupakan harapan semua masyarakatnya. Dengan
demikian, hasil pembangunan akan terus menunjukkan nilai positif dari waktu ke
waktu. Namun, prosesnya tentu tak semudah yang dibayangkan. Ini akan
menjadi topik pembicaraan yang membuat para pemangku kebijakan dalam hal ini di
wilayah Sultra berfikir keras. Terutama soal bagaimana agar harapan-harapan
rakyatnya dapat dihadirkan selama periode jabatan mereka berlangsung.
Potret pendidikan dan
kesehatan
Masih banyak pekerjaan rumah bidang pendidikan dan
kesehatan yang perlu diselesaikan. Salah satunya adalah rata-rata lama sekolah.
Indikator ini mengukur akses pendidikan yang merupakan efek dari kebijakan
beberapa tahun silam. Selama tiga tahun terakhir, Badan Pusat Statistik (BPS)
mencatat angka rata-rata lama sekolah di Sultra gerakannya merangkak naik pada
angka 8 tahun. Artinya rata-rata penduduk sultra yang saat ini usia 25 tahun
keatas putus sekolah di kelas 3 SMP. Angka ini masih relatif rendah dibandingkan
target ideal yang diharapkan.
Data BPS juga mencatat Angka Partisipasi Sekolah pada usia
13-15 tahun mencapai 95 persen per Maret 2017. Hal ini berarti 5 dari setiap 100 Anak usia
13-15 tahun (Usia SMP) tidak bersekolah. Untuk usia 16-18 tahun angkanya jauh
lebih rendah lagi. Sekitar 27 dari
setiap 100 Anak usia 16-18 tahun (Usia SMP) tidak bersekolah. Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulawesi Tenggara 2013-2018 sudah
menaruh perhatian khusus pada dunia pendidikan terutama dalam upaya
meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Menjadi
harapan besar bagi masyarakat untuk terwujudnya cita-cita RPJMD ini sehingga
tak ada lagi kekecewaan akibat putus sekolah bersebab sulitnya menjangkau dunia
pendidikan bagi anak usia sekolah di Sulawesi Tenggara.
Dimensi Kesehatan
juga tidak kalah penting bagi masyarakat. Menikmati umur panjang dan hidup sehat,
semua masyarakat menginginkannya. Penyakit yang belakangan mewabah, seperti
difteri yang tahun 2017 lalu menjangkit hingga di 20 provinsi di Indonesia atau
fenomena yang masih menjadi perhatian khusus pemerintah saat ini, yaitu Campak
serta Gizi Buruk di Kabupaten Asmat, Papua. Kedua kasus ini digolongkan pada Kejadian
Luar Biasa (KLB) yang merambah di masayarakat. Bagaimana tidak, Difteri,
campak, dan gizi buruk sampai menelan korban jiwa yang jumlahnya tidak sedikit.
Menjadi pelajaran bagi kita dari jumlah korban yang meninggal akibat penyakit
yang mewabah ini.
Walaupun kedua KLB ini tidak menjangkit masyarakat di
Sultra, namun seyogyanya fenomena ini harus menjadi warning dan
menghadirkan tindak antisipasi dan pencegahan dari pemerintah setempat. Perhatian pemerintah terhadap kesehatan
rakyatnya menjadi sangat penting karena hal ini tidak hanya menyangkut
kesejahteraan saja tapi sampai kepada keselamatan jiwa.
Dimulai dari tindakan pencegahan berupa perhatian pada kelengkapan
vaksin untuk balita sebagai amunisi awal penangkal berbagai penyakit, sampai dengan
tindakan penanggulangan penyakit melalui ketersediaan fasilitas dan tenaga
kesehatan untuk masyarakat. kedua hal tersebut tidak bisa dikesampingkan.
Menurut data BPS Tahun 2017, balita di Sultra yang memperoleh imunisasi BCG,
DPT, Polio, dan Hepatitis B berkisar pada 84-87 persen, sedangkan balita yang
pernah mendapat imunisasi Campak hanya 56 persen saja.
Investasi menjadi prioritas
Bagaimana dengan Ekonomi?
Tentu ini menjadi hal yang sangat penting. Percepatan pembangunan yang bergerak
positif dan merata diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Terpenuhinya standar hidup layak, kebutuhan
sandang, pangan, dan papan yang memadai menjadi harapan kita semua. Selain itu,
infrastruktur juga menjadi sarana penunjang ekonomi yang sangat berperan dalam
peningkatan pendapatan domestik (PDRB) di Sulawesi Tenggara.
Investasi di Sultra ditarget untuk 2018 ini mencapai 27
triliun, meningkat 170 persen dari target tahun lalu yaitu 10 triliun. Angka
ini cukup fantastis sekaligus menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah
tahun ini.
Tentunya kita menginginkan investasi ini mengalir ke sektor
yang potensial di Sultra sehingga feedback yang diperoleh dari investasi
yang cukup besar ini dapat menunjang dan meningkatkan pendapatan ekonomi daerah
(PDRB) Sultra.
Data hasil Sensus ekonomi mengkonfirmasi bahwa sektor
konstruksi, pertambangan dan penggalian, serta energi yang mencakup kelistrikan
dan gas merupakan tiga sektor unggulan dan potensial untuk terus dikembangkan.
Selalu menjadi harapan bagi seluruh lapisan masyarakat, agar
Pembangunan Daerah ini tidak
hanya pencapaian peningkatan dalam kuantitas yang diutamakan, namun juga
pemerataan pembangunan itu sendiri.
Dengan demikian, efek dari pembangunan daerah yang
diupayakan pemerintahan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat Sultra
dari kota hingga ke pelosok desa. Akselerasi dalam pembangunan bisa saja
dilakukan, namun tetap saja membutuhkan jeda waktu antara pengambilan kebijakan
dengan manfaat merata yang dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, program
kerja terkait Perencanaan Pembangunan Sultra dari para pasangan calon yang akan
memimpin nantinya sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat beberapa tahun
yang akan datang.
Siapapun tentu tidak berharap tahun politik kali ini
menjadi masa-masa makmurnya rakyat sesaat saja. Keberlanjutan pembangunan dan
pembangunan yang berkelanjutan senantiasa di idam-idamkan oleh seluruh lapisan
masyarakat demi kesejahteraan masyarakat Sultra yang lebih baik.
Komentar
Posting Komentar