Pengentasan Kemiskinan di Perdesaan

 

"Kendari Pos, 17 Januari 2019 (diterbitkan)

            Perdesaan sebagai pusat kemiskinan, demikian anekdot yang sering kita dengar. Tak hanya sekedar ungkapan, data yang menunjukkan fakta juga berbicara hal yang sama. Dalam kondisi kemiskinan nasional mencapai nilai terendah sepanjang sejarah sekalipun, yaitu 9,82 persen pada tahun 2018 masih ada kabupaten di papua sana yang 43,49 persen penduduknya tergolong penduduk miskin. Jika dilihat berdasarkan kelompoknya, persentase penduduk miskin di perkotaan 7,02 persen, sedangkan perdesaan mencapai 13,20 persen. Demikian data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) beberapa waktu lalu. Bagaimana dengan provinsi Sulawesi Tenggara?

Lebih spesifik untuk wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra), tercatat angka kemiskinan 11,63 persen. Dan hanya 2 dari 17 kabupaten/kota yang memiliki angka kemiskinan di bawah rata-rata nasional, yaitu Kota Kendari dan bau-bau. Bagaimana dengan 15 kabupaten lainnya? Tentu saja hal ini akan menuntut lebih banyak perhatian dalam pembangunan wilayah maupun sumber daya manusianya.

Dengan demikian, membangun Indonesia dari pinggiran memang masih perlu diperjuangkan untuk pemerataan pembangunan hingga ke pelosok pemukiman. Karakteristik perdesaan sangat lekat dengan wilayah kita, Sulawesi Tenggara. Wilayah pemukiman penduduk yang masih sangat bergantung pada kondisi tanah, iklim, dan air sebagai syarat penting bagi terwujudnya pola kehidupan agraris masyarakatnya.

Demikian wilayah Sultra yang pergerakan ekonominya didominasi oleh hasil dari sektor agraris. Data terakhir menunjukkan bahwa, nilai tambah regional Sultra 24,08 persennya berasal dari sektor agraris yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan (BPS, PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara Menurut Lapangan Usaha, 2013-2017).

Kemiskinan Perdesaan

Diantara 15 kabupaten di Sultra, Konawe Selatan merupakan kabupaten dengan persentase penduduk miskin terendah yaitu 10,95 persen. Sedangkan yang tertinggi adalah Kabupaten Konawe Kepulauan yang mana 17,48 persen penduduknya tergolong kelompok masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi memenuhi kebutuhan dasar makanan dan nonmakanan mereka.

Kemiskinan begitu melekat dengan kehidupan perdesaan. Meskipun tidak mengabaikan adanya penduduk miskin di perkotaan, namun perdesaan cenderung memiliki persentase yang lebih besar. Mengamati keadaan di lapangan, akses informasi dan komunikasi menjadi salah satu faktor penyebabnya.

Fasilitas jalan misalnya, masih terdapat perdesaan dengan jalan tanah/berlumpur yang hampir tidak dapat dilalui ketika hujan cenderung dihindari oleh masyarakat kecuali dalam keadaan terpaksa tidak ada alternatif lain. Dengan demikian, bisa dipastikan wilayah ini bukan tempat yang menjadi pilihan warga untuk membuka lapangan usaha, warung makan atau sekedar jajanan. Alasannya sederhana, calon pembeli juga hampir tidak ada.

Alih-alih percepatan ekonomi, perputaran ekonomi saja dapat dipastikan cenderung lambat. Sangat tidak sebanding dengan wilayah yang memiliki fasilitas transportasi memadai, disana peluang membangun lapangan usaha begitu terbuka. Jika hendak menjual hasil panen ke desa sebelah atau kota sekalipun menjadi lebih mudah dengan biaya transportasi yang relatif lebih murah.

Berdasarkan hasil pendataan Potensi Desa oleh BPS pada Mei 2018 lalu, dari 2.354 desa/kelurahan di Sultra, 2.320 memiliki akses jalur darat. Dari jumlah tersebut, hanya  2.124 desa yang dapat dilalui kendaraan roda 4 sepanjang tahun. Artinya, terdapat 196 desa yang tidak dapat dilalui secara lancar pada waktu-waktu tertentu, musim hujan misalnya.

Disamping itu, jika kita telisik lebih dalam perihal akses informasi dan komunikasi masyarakat di perdesaan, masih terdapat 888 desa yang sinyal telepon selulernya lemah bahkan tidak ada sama sekali. Kita bisa bayangkan bagaimana keterbatasan informasi dan komunikasi disana yang berimbas pada keseharian yang monoton, tanpa informasi baru. Tak ada telpon, tidak ada pesan singkat (sms) apalagi telepon seluler dengan kebutuhan sinyal internet (smartphone), hampir tidak dapat digunakan di wilayah ini. Sangat tidak sebanding dengan wilayah perkotaan yang didukung dengan sinyal telepon seluler hingga internet yang kuat layaknya 4G bahkan 5G.

Memasuki era digital seperti saat ini, berbagai elemen menyuguhkan pelayanan dunia tanpa batas, serba digital, serba mudah, cepat, dan akurat. Namun perlu kita akui, masyarakat yang tinggal di perdesaan terasa masih sangat jauh dari segala bentuk sarana serba canggih ini.

Proyek Pembangunan Desa

Pembangunan berbasis perdesaan senantiasa mengedepankan kearifan lokal masyarakat setempat. Mengikuti karakteristik demografi, soisal budaya, geografis, pola kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi desa-kota, sektor kelembagaan desa, serta karakteristik kawasan pemukiman.

Pembangunan infrasturktur memang menjadi penyokong utama pergerakan ekonomi rakyat. Kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi akhirnya perlahan terjawab. Pembangunan ruas jalan terus dilakukan di tiap kabupaten/kota. Hal ini seiring dengan kucuran dana desa yang kian meningkat. Dengan berbagai pembangunan infrastruktur yang tengah dilakukan, pemerintah daerah juga diharapkan semakin intens dalam mengawal pembangunan infrastruktur desa ini.

Selain infrastrutur, dalam rangka menyokong pemenuhan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan, bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) terus dijalankan dan cenderung meningkat bilangannya. Jumlah dana yang disalurkan disesuaikan dengan indeks kebutuhan keluarga ybs. Termasuk keberadaan ibu hamil, anak usia dini, dan anak yang sedang bersekolah menjadi pertimbangan (Joko Widodo, dalam KP 11/01/19).

Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) memang merupakan investasi jangka panjang bagi setiap wilayah. Upaya dan dukungan terhadap dunia pendidikan di Sultra hasilya semakin terlihat. Angka partisipasi sekolah masyarakat meningkat di setiap jenjang pendidikan.

Tak tanggung-tanggung, demi menyokong pembangunan dunia pendidikan ini, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sultra 2019 ditambah menjadi 680 miliar dari tahun sebelumnya yaitu 600 miliar. Tentu terselip harapan besar dalam pengelolaan dana yang terbilang tidak sedikit itu, agar tepat guna, tidak terbuang sia-sia, apalagi nyasar ke kantong ‘rakyat’ yang tidak berhak menerimanya.

Kemajuan tak menghentikan pembahruan

Secara umum pembangunan desa di Sulawesi Tenggara menunjukkan kemajuan. Terlihat dari Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang dirilis BPS berdasarkan pendataan Potensi Desa (Podes) 2018 lalu. pada tahun 2014 IPD Sultra yaitu 52,35 poin, meningkat menjadi 57,25 pada tahun 2018. IPD ini menunjukan tingkat perkembangan desa dengan kategori tertinggal, berkembang, dan Mandiri. Semakin  tinggi IPD meunjukkan semakin mandiri desa tersebut.

Meskipun demikian, fakta tentang kemajuan senantiasa disandingkan dengan data-data yang memberikan evaluasi terhadap kinerja. Barangkali hal ini bertujuan agar kepuasan  tentang keberhasilan tak melangit hingga melupakan pekerjaan rumah yang masih menumpuk dan harus diselesaikan.

Pembangunan mesti inklusif, demikian juga dengan kemajuan. Harapannya dapat dirasakan tidak hanya oleh sekelompok orang saja dengan mengesampingkan yang lainnya. Ketimpangan pembangunan dan kemajuan masih dirasakan oleh masyarakat perdesaan. Ketergantungan mereka dengan hasil alam, keterbatasan dengan akses informasi hingga teknologi. Keseriusan pengentasan kemiskinan melalui perdesaan akan menjadi gerbang harapan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan kita bersama.